Awalnya Minta Transparansi, Paris Jackson Malah Dituntut oleh Orang Kepercayaan Michael Jackson

Saat Michael Jackson meninggal dunia pada tahun 2009, surat wasiat dibacakan. Dan surat wasiat itu menyebut bahwa Michael menunjuk dua orang sebagai pengelola harta warisan miliknya. Mereka adalah John Branca dan John McClain yang merupakan dua orang kepercayaan Michael sejak lama.

Branca dan McClain bertugas untuk mengelola semua aset milik Michael. Termasuk royalti dari lagu atau karyanya yang lain. Sedangkan ketiga anaknya diposisikan sebagai penerima manfaat dari hasil pengelolaan ini.

Di bawah pengelolaan Branca dan McClain, warisan Michael telah menghasilkan miliaran dolar dari berbagai proyek. Mulai dari lisensi musik, proyek film dan dokumenter, hingga pertunjukan ‘Michael Jackson: ONE by Cirque du Soleil’.

Keuntungan ini bisa dibilang adalah hasil kerja keras dari Branca dan McClain. Karena saat Michael meninggal, ia meninggalkan hutang yang jumlahnya sangat banyak. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Branca dan McClain berhasil mengubah status tersebut. Dari hutang menjadi keuntungan besar.

Bahkan Forbes menyebut kalau pengelola warisan ini menjadi salah satu estate selebriti paling menguntungkan di dunia. Kemudian, pada tahun 2018, Branca dan McClain membuat sebuah dokumen hukum yang menyebut bahwa para pengelola warisan bisa memberikan bonus atau premium payment kepada pihak tertentu.

Saat itu, beberapa anggota keluarga Jackson khususnya ibu Michael, mempertanyakan. Apakah pembayaran itu wajar? Apakah prosesnya transparan? Isu inilah yang kemudian menjadi awal mula konflik.

Sampai akhirnya di tahun 2024-2025, anak kedua Michael, yakni Paris, mengajukan petisi hukum untuk mempertanyakan cara pengelola estate menangani sebagian pembayaran tersebut.

Ia pun mengajukan petisi ke pengadilan untuk meninjau ulang keputusan tersebut dan memodifikasi proses yang digunakan oleh Branca dan McClain saat meminta biaya hukum dari aset warisan Michael.

Pada titik ini, Paris sebenarnya tidak menggugat uangnya. Tetapi menantang keputusan manajemen pengelola warisan. Ia hanya butuh transparansi.

Sayangnya, petisi ini tidak disambut baik oleh Branca dan McClain. Pada bulan November 2025 lalu, mereka mengajukan mosi anti-SLAPP ke pengadilan. Anti-SLAPP ini adalah langkah hukum yang digunakan untuk menghentikan gugatan yang dianggap tidak memiliki dasar kuat atau dianggap menghambat aktivitas pihak lain.

Mengejutkannya, pengadilan mengabulkan permintaan tersebut. Kemudian di awal tahun ini, para pengelola warisan menuntut balik Paris dengan meminta biaya pengacara.

Di Amerika Serikat memang ada keuntungan bagi pemenang mosi anti-SLAPP untuk menuntut ganti biaya pengacara kepada pihak lawan. Mereka meminta ganti rugi biaya pengacara kepada Paris sebesar USD 115 ribu atau sekitar 1,9 miliar.

Kemudian di bulan Februari 2026, Paris mengajukan keberatan baru di pengadilan Los Angeles. Dalam dokumen keberatan ini, tim hukumnya menyatakan bahwa mosi anti-SLAPP hanya bersifat prosedural. Tidak benar-benar memengaruhi substansi kasus. Jadi, kenapa sekarang digunakan untuk menuntut biaya hukum yang besar?

Paris juga menuduh langkah tersebut sebagai upaya untuk membuat proses hukum menjadi mahal dan memakan waktu baginya.

(Kirana Putri, foto: people.com)

Share